Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham NTT Dengan Perguruan Tinggi Di Kota Kupang Dan Sosialisasi Pengenalan Kekayaaan Intelektual

SHARE

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan kegiatan Sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha, akademisi, dan pihak perbankan terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

                
Kegiatan tersebut dilakukan di Aston Kupang Hotel & Convention Centre tanggal 21 Februari 2022 yang dihadiri oleh pimpinan dan staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTT, pimpinan dan staf perguruan tingi di Provinsi NTT seperti Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang; Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang; Universitas Citra Bangsa Mandiri; dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof.Dr.Yohanes Usfunan, SH.MH. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha yang ada di Kota Kupang dan Pimpinan dan staf Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang sehingga total peserta 50 orang.

            
Kegiatan dimulai tepat jam 09.00 WITA dengan diawali penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Timur (Ibu Marciana D. Jone SH) dengan Pimpinan perguruan tinggi, pelaku usaha, Bank Rakyat Indonesia cabang Kupang, dan termasuk juga dengan Pimpinan Poltekkes Kemenkes Kupang Dr. RH, Kristina, SKM., MKes.Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreativitas sivitas akademika di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang dalam bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional. Selain itu PKS ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

           
Selain Kegiatan Pendantanganan Perjanjian Kerja Sama, juga dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual, antara lain tentang Konsep dan Urgensi: Perseroan Perorangan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kumham NTT (Bapak Arfan Faiz Muhlizi), Pengenalan Kekayaan Intelektual oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT (Ibu Erni Mamo Li, SH, M.Hum), dan Drafting Paten oleh Dosen Kedoteran Hewan Undana (Dr. drh. Annytha IR Detha, MSi).
Berdasarkan materi narasumber dan hasil diskusi dengan peserta maka diharapkan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak hanya bermanfaat untuk akreditasi dan angka kredit saja tetap diharapkan juga bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan juga dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh manusia di sekitarnya. Perguruan tinggi diharapkan berperan dalam membimbing UMKM berdasarkan keilmuan dan sarana prasarana yang ada di perguruan tinggi, sehingga UMKM tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan usahanya.  
Untuk memudahkann pengurusan kekayaan intelektual ini maka tidak perlu mengurusnya di kantor Kemenhumkam, tetapi cukup dilakukan secara online melalui website dgip.go.id.